BERBAGI

CARI SOLUSI: Diskusi yang digagas Nusatenggara Center (NC) membahas perparkiran di Kota Mataram dihadiri para stakeholder, Sabtu (2/3) kemarin.

MATARAM-Pemkot Mataram memiliki banyak peraturan tentang perparkiran. Namun sangat disayangkan jika pemangku kebijakan tidak menindak tegas para pelanggar, seperti yang terkait dengan tarif pembayaran parkir maupun lokasi parkir.

“Konsepnya sederhana, area parkir idealnya berada di luar ruang milik jalan (rumija),” kata akademisi teknik Universitas Mataram (Unram) I Wayan Suteja dalam diskusi yang dilaksanakan Nusa Tenggara Center dengan tema “Perparkiran di Kota Mataram: Peluang dan Tantangan Bagi Ekonomi dan Tata Kota”, Sabtu (2/3) kemarin.

Ruang parkir menurutnya adalah sumber daya alam bagi wilayah kota. Sehingga perlu diatur secara efisien dan dapat dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Semua pihak juga harus mengetahui peraturan teknis penyelenggaraan parkir dari sisi operasional.

“Mataram sebagai kota jasa seharusnya menyiapkan hal tersebut,” imbuhnya saat memberikan materi terkait pengelolaan lahan parkir.

Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi yang hadir mengatakan, perparkiran paralel dengan kemajuan ekonomi warga kota. Karena itu, perparkiran harus bisa bermanfaat untuk semua, baik pemilik kendaraan, juru parkir, dan juga pendapatan daerah.

“Tidak ada problem yang tidak dapat diselesaikan. Maka dari itu, segala bentuk kebijakan akan kita sosialisasikan, segala bentuk rekomendasi dari masyarakat akan kita bicarakan di kantor,” ujarnya.

Dalam diskusi ini, NC menghadirkan beberapa kalangan seperti pengguna jalan, pemilik kendaraan, juru parkir (jukir), dan beberapa akademisi. Diskusi yang dihadiri 50 peserta ini mendorong para pemangku kebijakan dalam mendesain daerah kota Mataram agar dapat mengelola lahan parkir secara sistemik dan teratur.

Narasumber lainya, Kadis Perhubungan Kota Mataram M Saleh mengatakan, permasalahan terkait perparkiran bukan hanya masalah lahan, tapi juga keamanan kendaraan. Dinas sedang dalam rencana penerapan e-parkir menggunakan geospasial.

“Jadi jukir dalam hal ini terdaftar dalam satu aplikasi dan memiliki ID Card dan kita lengkapi dengan barkot,” terangnya.

Saleh menilai banyaknya kehilangan motor terjadi bukan akibat kelalaian dari pemilik motor. Tapi masalah teknis parkir dan petugas parkir. Nantinya dari dinas perhubungan menyiapkan aplikasi yang menjadi jukir didaftarkan nomor ID. Sehingga jukir yang melanggar dapat disanksi.

Ekonom Unram, M Ali Fikri dalam pemaparan singkatnya menekankan begitu potensialnya pendapat daerah dari sektor perparkiran bila dikelola dengan maksimal oleh pemkot. Oleh karena itu, diperlukan konsep pengelolaan yang baik sehingga bermanfaat untuk pemilik kendaraan, lapangan kerja bagi jukir, dan pendapatan asli daerah.

Beberapa peserta diskusi juga mengeluhkan ketidakprofesionalan juru parkir. Seperti tidak memberikan karcis pada pemilik kendaraan, dan  tidak bertanggungjawab bila ada kehilangan. Mereka mengusulkan agar regulasi penyetoran jukir kepada pemerintah harus ditertibkan dan transparan sehingga jelas kontribusinya bagi daerah. Karena bila semua ini tidak ditata maka perparkiran hanya menguntungkan juru parkir.

Berita oleh Lombok Post pada 5 Maret 2019. link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here